Perlindungan Hukum Pihak yang dirugikan Atas Praktik Bisnis Multi Level Markting yang diikuti dengan Transaksi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik bisnis multi level marketing yang diikuti transaksi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas hal tersebut. Di mana, permasalahan yang diteliti adalah mengenai keabsahan perjanjian bisnis multi level marketing, serta keabsahan perjanjian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan

penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer,

sekunder, serta tersier. Metode analisis permasalahan hukum pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian keabsahan perjanjian multi level marketing yang diikuti oleh transaksi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh Dhifa dan Leader menyatakan bahwa perjanjian multi level marketing tidak sah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yakni mengandung cacat kehendak yang terjadi pada saat pembentukan kesepakatan dengan mengandung penipuan dan penyalahgunaan keadaan, dan ternyata ditemukan bahwa yang menjadi objek perjanjian bukan merupakan kausa yang halal sehingga mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak ada sejak awal. Selain itu, perjanjian transaksi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tidak sah dan dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hal tersebut maka, dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya kerja sama antar lembaga pemerintahan untuk memerangi bisnis dan investasi ilegal agar dapat menjamin perlindungan masyarakat dari kerugian finansial.