Pelibatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pengisian Pejabat Publik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPR RI yang luas terhadap pengisian pejabat publik, dengan tidak melibatkan DPD RI yang juga merupakan lembaga perwakilan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Penelitian ini berdasarkan dari penalaran logis penulis bahwa DPR RI dan DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang di design sebagai lembaga perwakilan dua kamar (bikameral). Namun, hanya DPR RI merupakan lembaga perwakilan yang berwenang terhadap pengisian pejabat publik, DPD RI hanya diberikan kewenangan dalam pengisian pejabat BPK yang kewenangannya adalah berupa pemberian pertimbangan. Penelitian ini menganalisis alasan-alasan yang muncul mengapa DPD RI tidak dilibatkan dalam pengisian pejabat publik, mulai dari alasan historis, politis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis sehingga metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif.