Penerapan Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT Permodalan Nasional Madani Banjarnegara

Abstract

Penerapan parate eksekusi hak tanggungan pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Banjarnegara menjadi suatu fokus penting dalam konteks penagihan kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Banjarnegara, termasuk faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Adanya analisis akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan tersebut dan faktor penghambat yuridis terkait Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menjadi satu kebaruan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipologi yuridis empiris untuk menelaah penerapan peraturan terkait parate eksekusi dalam masyarakat, khususnya terkait parate eksekusi hak tanggungan di PT PNM Banjarnegara. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan kasus dan undang-undang guna memahami permasalahan dan mencari solusi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dua tahap: analisa domain untuk gambaran umum dan analisa taksonomi untuk memahami fokus masalah. Hasil analisis menghasilkan kesimpulan berdasarkan data dan pandangan yang berkembang selama proses penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parate eksekusi olet PT PNM Banjarnegara belum optimal. Meskipun, penerapannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku parate eksekusi ini dianggap belum optimal menjadi upaya penyelesaian masalah untuk mengatasi kredit macet dikarenakan angka kredit macet masih meningkat dalam kurun waktu 2022-2024 dan masih terdapat berbagai kendala, baik yuridis maupun non-yuridis yang masih menghambat proses eksekusi. Akibat hukum dari pelaksanaan parate eksekusi ini mencakup hilangnya hak kepemilikan debitur atas objek jaminan serta kewajiban untuk melunasi sisa utang, yang berpotensi menambah beban finansial debitur. PT PNM Banjarnegara perlu melakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan penerapan parate eksekusi dan eksekusi pengadilan dalam mengatasi permasalahan kredit macet. Diperlukannya screening emosional nasabah dalam pengajuan kredit serta nasabah disarankan untuk mengajukan restrukturisasi utang.