• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    Thumbnail
    View/Open
    19410719.pdf (1.691Mb)
    Date
    2023
    Author
    Alvina, Vinsa Nurul
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelusuran aset KPK di Indonesia merupakan tugas yang penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Terbatasnya akses ke informasi dan data yang diperlukan juga dapat memperlambat proses tersebut dan juga kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Penelusuran aset KPK membutuhkan tenaga ahli dan berpengalaman dalam bidang hukum, keuangan, dan investigasi. Namun, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia ini dapat menghambat efektivitas penelusuran aset.Untuk mengatasi kendala tersebut, KPK dapat melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dan memperkuat jaringan informasi untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi. KPK juga dapat meningkatkan investasi pada sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia, seperti melalui pelatihan dan pendidikan. Dalam kesimpulannya, penelusuran aset KPK di Indonesia merupakan tugas yang penting namun tidak mudah. KPK harus mengatasi kendala kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/53631
    Collections
    • Law [3499]

    Related items

    Showing items related by title, author, creator and subject.

    • KEBIJAKAN KRIMINALISASI OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

      ALLIVIA PUTRI GANDINI, 14410272 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)
      Peneltian ini mengkaji tentang “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam ...
    • LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

      FERDIAN ADI NUGROHO, 11912760 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)
      Penelitian ini berjudul Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya bukan ...
    • PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (Non Convinction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001) 

      OKI QUDRATULLAH, 11912695 (Universitas Islam Indonesia, 2012-07-28)
      Pentingnya penelitian dengan topik “Penembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan ( Non Conviction Based Forfeiture ) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001)” didasarkan pada asumsi teoritis ...

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV