| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui
dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan DKPP dan desian ideal
dalam sistem penyelenggaran pemilu.
Dalam membahas penelitian ini penulis mengunakan teori dan konsep tentang
demokrasi, negara,hukum lembaga negara dan etika. Pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengolah data
sekunder yang didapat dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi, buku-buku dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan putusan
DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum bersifat final dan mengikat sesuai
dengan atran perundang-undangan, dan secara kelembagaan DKPP dikelompokkan
dalam lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat
independen. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan BAWASLU, secara struktural
adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (check and
balances) dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP
sebagai lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu.
menunjukkan bahwa pembahasan DKPP sangat layak untuk dijadikan sebagai
Mahkamah Pemilu untuk tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam hal
persoalan pemilihan umum di kemudian hari dan paling terpenting adalah bagaimana
Lembaga terkait dalam hal ini MPR untuk melakukan langkah tepat untuk melakukan
amademen ke-5 dengan memasukan dalam kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD
1945, untuk menjadikan DKPP sebagai Mahkamah Pemilu dan juga para pejabat negara
dan politisi bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam
melahirkan gagasan jenius untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. | id |
