Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2022

Abstract

Ketimpangan pendapatan menjadi masalah bagi negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2022 provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Arsyad salah satu kendala dalam mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dibutuhkan dana yang besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut adalah dengan desentralisasi fiskal. Salah satu indikator kesejateraan mayarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat serta pendapatan penduduk akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dapat dikatakan pertumbuhan memberi efek cucuran ke bawah atau trickle down effect pada perekonomian suatu wilayah. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan kualitas manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan serta kualitas masyarakat suatu daerah. Apabila IPM meningkat, maka produktivitas masyarakat akan meningkat sehingga tingkat pendapatan akan meningkat. IPM yang merata di setiap daerah dapat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2022. Data yang digunakan adalah data time series dengan metodenya Error Correction Model (ECM). Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dalam jangka pendek. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam jangka panjang maupun jangka pendek.