Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan dengan Penumpukan Sampah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar berkaitan dengan penumpukan sampah di pesisir Pantai desa Teluk, Kecamatan Labuam, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan rumusan masalah: (1)Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat sekitar terhadap permasalahan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah terkait penanganan penumpukan sampah di pantai Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian dengan jenis yuridis empiris, dan dengan pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)

dengan sumber data yang diperoleh dari Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai desa Teluk yang bekerja sebagai nelayan dan juga kepala desa Teluk, dan bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlindung hukum bagi masyarakat sekitar pesisir pantai desa Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten. Diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan seperti UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Sedangkan bentuk perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap masyarakat di sekitar pesisir pantai desa Teluk, Pandeglang berkaitan dengan penumpukan sampah di pesisir pantai tersebut terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun (2) kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar tersebut yakni; anggaran terbatas, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, penegakan hukum yang lemah, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pantai. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terkait penumpukan sampah di Pantai Teluk, Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus menambah anggaran untuk fasilitas pengelolaan sampah, sementara Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan dan sanksi. Edukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha harus diperkuat.