Show simple item record

dc.contributor.authorAfkarina, Izza
dc.date.accessioned2024-06-27T03:42:44Z
dc.date.available2024-06-27T03:42:44Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.uridspace.uii.ac.id/123456789/50480
dc.description.abstractPembaharuan ketentuan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menimbulkan perbedaan ketentuan khususnya mengenai perizinan tenaga kerja asing, seperti pada undang- undang terbaru disebutkan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing hanya memerlukan RPTKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jenis perizinan bagi tenaga kerja asing ada dua yaitu RPTKA dan IMTA. Perubahan tersebut tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Dalam konteks permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mengkaji tentang analisis yuridis perubahan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini mencakup dua topik, yaitu analisis yuridis perubahan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan akibat perubahan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectPengaturanen_US
dc.subjectPerizinanen_US
dc.subjectPenggunaanen_US
dc.subjectTenaga Kerja Asingen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesiaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.Identifier.NIM20410831


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record