Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Studi Kasus pada KPP Pratama Temanggung)

Abstract

Penelitian ini menggunakan Fraud Triangle Theory dan Fraud Element Triangle untuk menganalisis peran dari Kantor Pelayanan Pajak dalam mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan objek penelitian KPP Pratama Temanggung. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan, data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, dan data dari website. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data, melakukan coding dan menyajikan visualisasi hasil coding data dengan bantuan Software NVivo 12 plus. Hasil penelitian menemukan tren kecurangan, peran KPP Pratama Temanggung, kekurangan dan kendala serta perbaikan yang dapat dilakukan KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Tren Kecurangan dikaitkan dengan teori fraud triangle dan fraud element triangle. Peran KPP Pratama Temanggung dalam mencegah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak yaitu Edukasi pajak, visit/ kunjungan ke desa-desa, konsultasi via whatsapp, permintaan data ke Dinpermades mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa per tahun , melakukan rekonsiliasi pajak. Ditemukan kekurangan dan kendala, menjadi hambatan yang mempengaruhi kinerja dari KPP Pratama Temanggung, Kekurangan diantaranya adalah kurangnya Kerjasama dengan instansi terkait, pengawasan tidak terotomatisasi, KPP Pratama Temanggung tidak menjalankan penegakan hukum pajak. Kendala diantaranya adalah Belum ada inisiatif KPP Pratama Temanggung untuk melakukan Kerjasama, Desa tidak menanggapi SP2DK dari KPP Pratama Temanggung, Desa tidak lapor SPT Masa, Perbedaan pemahaman penerapan pajak, KPP Pratama Temanggung ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa. Untuk mengurangi atau meminimalisasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Temanggung, maka peneliti memberikan usul perbaikan yaitu; Menambah dan mengintensifkan kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo terkait pertukaran data dan akses Siswaskeudes sebagai media pengawasan pengelolaan dana desa dan pajak dana desa ; meningkatkan penegakan hukum pajak kepada segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pemerintah desa terkait pemotongan dan pemungutan pajak dalam bentuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pemeriksaan pajak; Selain itu KPP Pratama Temanggung harus meningkatkan otomatisasi pengawasan pajak dana desa sehingga tidak harus mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dalam bentuk mengintegrasikan data Siswaskeudes dengan data pembayaran pajak pada Monitoring Pembayaran Negara