Pengawasan dan Perlindungan Pengupahan Terhadap Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-undang Cipta Kerja

Abstract

Perubahan peraturan pengupahan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil pasca lahirnya UU Cipta Kerja memunculkan pertanyaan, bagaimana hukum ketenagakerjaan yang pada hakikatnya mempunyai peran untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi pekerja/buruh, dapat disandingkan dengan ruh dari UU Cipta Kerja yang dianggap mempunyai semangat memudahkan kegiatan usaha. Hubungan antara buruh dengan majikan merupakan hubungan subordinasi dimana buruh dianggap lebih lemah karena berada dibawah kendali dari majikan. Hal inilah yang menuntut peran serta pemerintah untuk melindungi buruh. Sehingga Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai fungsi pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana Pengawasan Ketenagakerjaan diimplementasikan untuk perlindungan upah pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, serta bagaimana efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan di DIY dalam mengawasi pembayaran upahnya pasca UU Cipta Kerja. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis fenomena hukum dengan mengacu pada peraturan tertulis (hukum posistif) serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan mengenai realita bahwa perubahan pengaturan yang terjadi pada aspek pengupahan pasca lahirnya UU Cipta Kerja sangat merugikan buruh pada usaha skala mikro dan skala kecil. Sedangkan implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu faktor penentu efektivitas jaminan perlindungan hukum bagi pekerja di DIY juga belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.