Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Batas Maksimum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mpw)

Abstract

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak. Salah satu tindak pidana yang dilakukan anak terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw. Pelaku berstatus anak dan terbukti melakukan pembunuhannya. Permasalahannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim melebihi ancaman pidana maksimum KUHP dan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum kepada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pid.Sus-Anak-2019 telah sesuai dengan tujuan hukum? Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penjatuhan pidana melebihi batas maksimum ini menurut analisa penulis tidak sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan merujuk ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang pada pokoknya memberikan ancaman pidana maksimum 7 tahun 6 bulan. Dalam aspek keadilan majelis hakim tidak mempertimbangkan kasus-kasus serupa sebelumnya yaitu pembunuhan dengan Pasal yang terbukti 338 KUHP dan pelakunya ialah anak yang turut dijatuhi pidana di bawah 7 tahun 6 bulan. Sedangkan dalam aspek kemanfaatan majelis hakim juga tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak dan dampak putusan yang dijatuhkan bagi tumbuh kembang anak.