| dc.description.abstract | Ruang kantor selama ini didominasi oleh desain ruang kantor yang merupakan cara produksi
kapitalisme dalam mendesain ruang kapitalis. Dalam penelitian ini, fungsi kehumasan dalam
Pemerintah Kabupaten Sleman diemban oleh Diskominfo. Kantor Diskominfo dimaknai sebagai
ruang yang dibentuk dalam kebudayaan kapital untuk menggerakkan masyarakat kapital. Di
dalamnya terdapat disiplin, aturan, dan mekanisme yang mengatur individu dalam ruang tersebut
dalam melakukan tindakan, hingga memerankan fungsi peran humas pemerintah.
Penulis menggunakan pendekatan Henri Lefebvre mengenai ruang produksi. Lefebvre
menekankan bahwa ruang bukan hanya mengacu pada ruang fisik yang nyata, namun juga ruang
sosial dan konseptual yang membentuk persepsi manusia terhadap lingkungan. Dalam konteks
kinerja pemerintah, sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang sangat berpengaruh. Faktor-
faktor eksternal seperti perubahan regulasi, perubahan kebijakan, dan kondisi lingkungan sosial
dapat mempengaruhi kinerja staf pemerintah. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
sumber daya manusia sehingga berdampak pada kinerja individu maupun kinerja perusahaan.
Penelitian ini berfokus pada tiga topik pembahasan, yaitu representasi ruang, praktik ruang,
dan imaji atas ruang kantor. Representasi ruang Diskominfo dilihat melalui desain dengan
menggunakan konsep hirarki atau level kedudukan dalam struktur organisasi. Kemudian, jam
kantor antara staf dan non-staf dengan menggunakan absensi melalui fitur finger print. Kemudian,
praktik ruang dapat dilihat melalui fungsi ruang, seperti smart room, uangan audio visual, ruang
tamu, ruang administrasi, ruang mushola, dapur, hingga toilet. Menurut Lefebvre, ruang kapitalis
adalah hasil dari proses komodifikasi, yaitu proses transformasi segala sesuatu menjadi barang
komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan, produksi ruang adalah sebuah proses sosial,
ekonomi, dan politik yang terjadi melalui praktik sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. | en_US |
