Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Boyolali

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Boyolali, proses pelepasan tanah dan bagaimana bentuk perlindungan hukum pemilik hak atas tanah. Metode pendekatan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lalu data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak dari pemegang hak atas tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sebagai wujud penghormatan hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi didasarkan atas musyawarah, ganti rugi yang layak, serta pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti rugi. Salah satu cara pemerintah memberikan ganti rugi dengan cara konsinyasi atau penitipan ganti rugi ke Pengadilan. Penitipan ganti rugi tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil hak atas tanah oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Pelepasan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.