Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Obat-obatan Palsu Melalui Transaksi Jual Beli Online

Abstract

Pelanggaran hukum terhadap jual beli obat palsu melalui online shop telah mengindikasikan bahwa aspek kesehatan belum terjamin oleh pemerintah secara menyeluruh. Sehingga menimbulkan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online dan akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli online obat palsu. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sumber data ialah data sekunder berupa bahan hukum primer utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yaitu buku tentang perlindungan konsumen pembeli obat dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data adalah kualitatif, metode analisis yang digunakan metode deskriptif dan perskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online lemah pelaksanaannya, meski dari sisi instrumen hukum sudah kuat, karena pada bulan Mei 2023 penjual hanya ditetapkan sebagai pengedar dan hanya diancam dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam jual beli obat palsu ada dua yaitu penjualan yang terjadi batal demi hukum atau konsumen dapat meminta perjanjian dibatalkan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.