Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual-beli Perumahan Subsidi pada Pkpu dii Pengadilan Niaga Semarang (Studi Kasus terhadap putusan PKPU Pengadilan Niaga Semarang Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. SMG)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum pada perusahaan property PT. Falah Radians dalam PKPU Pengadilan Niaga Semarang (Putusan No. 50/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SMG). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian hak milik atas rumah bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Dalam kasus pailit, status rumah tidak menjadi boedel pailit. Pembayaran kepada kreditor dilakukan proporsional menggunakan prinsip pari passu pro parte. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan title eksekusi kepada seluruh kreditor untuk menuntut pemenuhan pembayaran utang di masa mendatang. Tujuan dari penelitian mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen, pertanggungjawaban perusahaan, dan akibat hukum setelah putusan PKPU. Temuan ini memiliki implikasi terhadap keadilan dan distribusi proporsional aset debitor kepada kreditor. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case Approach), kemudian menggunakan Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan pemberian hak milik atas rumah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Sehingga apabila ditengah jalan pengembang perumahan dinyatakan pailit, status rumah tersebut tidak akan menjadi boedel pailit. pembayaran kepada krediror konkuren melalui presentase yang selanjutnya pembagian menggunakan prinsip pari passu pro parte yang berarti harta kekayaan debitor merupakan jaminan Bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan title eksekusi kepada seluruh kreditor yang tagihannya belum dibayar lunas untuk menuntut pemenuhan pembayaran utang dikemudian hari.