Kekuatan Hukum Akta Elektronik di Bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata E-litigasi

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tata cara pembuktian perkara perdata yang dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di mana terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembuktian secara konvensional dengan pembuktian secara elektronik (e-litigasi), serta untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum dari akta elektronik di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada persidangan elektronik (e-litigasi). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yang menggunakan data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum maupun pendapat ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan pembuktian yang dilakukan dalam pembuktian elektronik berbeda secara administrasi dengan pembuktian secara kovensional karena para pihak harus mengunggah bukti surat ke sistem informasi pengadilan. Sedangkan tahapan pelaksanaan pembuktian secara elektronik tetap mengacu kepada hukum acara yang berlaku. Selanjutnya Kekuatan hukum akta elektronik di bawah tangan sama dengan akta di bawah tangan berbentuk konvensional selama bukti tersebut dapat dipastikan sesuai dengan yang asli dan tidak adanya pihak yang membantah atas bukti tersebut.