Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam dengan Agama Nasrani dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan

Abstract

Penelitian ini berlatarbelakang atas pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Dimana Perkawinan beda agama sendiri masih menjadi polemik keabsahan pencatatannya, hal ini karena UU Perkawinan tidak menyebutkan dan cenderung melarang Perkawinan beda agama berdasarkan peraturan turunannya dan peraturan terkait, namun saat ini pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan dasar hukum UU Adminduk yakni melalui penetapan pengadilan juga dengan yurisprudensi yang ada. Akibat dari perkawinan beda agama tersebut salah satu potensi masalah yang ada ialah mengenai waris. Rumusan masalah penelitian pertama, bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia? Kedua, Bagaimana implikasi pencatatan perkawinan beda agama terhadap hukum kewarisan? Penelitian menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian pertama, secara hukum pengaturan pencatatan perkawinan beda agama adalah tidak sah secara materiil, hal ini karena sudah tidak ada jalan untuk perkawinan beda agama yang dibenarkan di Indonesia fatwa MA No. No.231/PAN/HK.05/1/2019, SEMA No.2 tahun 2023 UU Perkawinan, Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No.68 PUU-XII-2014. Kedua, Implikasi perkawinan beda agama atas hukum waris adalah dapat menimbulkan ketidakadilan penghitungan waris karena penggunaan hukum waris yang berasal dari pewaris. Hal ini karena adanya dua hukum tertulis mengenai pembagian waris berdasarkan agama yakni KHI dan KUHPerdata. Penggunaan hukum waris tersebut juga bukanlah dari aturan perundang-undangan yang ada melainkan dari putusan sebagai yurisprudensi.