Pertimbangan Hakim dan Perlindungan Hukum Korban dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Pengancaman

Abstract

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi di Indonesia ialah penyebaran konten pornografi salah satunya dengan ancaman. Tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan ancaman ini bertujuan untuk mengancaman korban agar si pelaku mendapatkan hal yang ia inginkan dengan cara menyebarkan foto atau video pornografi korban. Pengancaman ini pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang kebanyakan adalah orang terdekat dari korban seperti kekasih korban. Terhadap kasus-kasus tindak pidana salah satunya penyebaran konten pornografi ini hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan putusan. Pertimbangan yang dimaksud ialah unsur pemberat dan peringan. Kedua unsur tersebut harus terdapat dalam putusan agar dapat menghasilkan putusan yang proporsional. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan berfokus pada meneliti putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan melalui putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik. Adapun sumber data penelitian yang digunakan ialah data sekunder dan analisis data yang akan digunakan ialah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memutuskan perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi hakim menggunakan unsur pemberat dan peringan sebagai pertimbangan dalam memberi putusan. Untuk kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi hukuman yang diberikan lebih berat karena adanya unsur pengancaman terhadap korban. Adapun dalam putusan yang diteliti disimpulkan belum ada tindakan lebih lanjut dalam menangani konten pornografi yang sudah tersebar di sosial media yang merugikan korban. Sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Walaupun sudah ada pemberian perlindungan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku. Saran dari penulis maka diperlukan adanya tindakan lebih lanjut untuk pemenuhan hak korban yaitu seperti pemberian layanan konsultasi ke psikolog dan penghapusan konten yang sudah beredar.