Penerapan Pasal 8 Huruf (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Hakim terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri

Abstract

Bahwa pada dasarnya beberapa agama melarang kita untuk melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan bunyi Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada faktanya tidak diterapkan oleh hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama; dan Apakah norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian melalui perunddang-undangan serta pendekatan kasus mengenai pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini adalah hakim beranggapan bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan merupakan larangan perkawinan beda agama yang pada nyata bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamnya dilarang kawin yang mana perkawinan beda agama termasuk didalam larangan perkawinan dan norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama berdasarkan kitab-kitab yang dipercayainya. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberi saran seharusnya hakim dalam pertimbangan permohonan perkawinan beda agama menggunakan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah jelas pasal tersebut mengatur larangan perkawinan beda agama.