Keabsahan Penggunaan Perjanjian Nominee pada Transaksi Jual Beli Tanah oleh Warga Negara Asing di Kabupaten Jepara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan status tanah yang didapatkan melalui perjanjian nominee serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian nominee. Penelitian ini tergolong jenis penelitian

hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dengan metode wawancara

dan studi dokumen serta studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dari paparan fakta-fakta hukum di lapangan dan selanjutnya dilakukan pemaknaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicari simpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis perjanjian nominee tidak dapat dijadikan solusi oleh pihak asing untuk menguasai tanah di Kabupaten Jepara karena perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif perjanjia sehingga dapat dikatakan batal demi hukum. Sebuah penguasaan tanah terbukti didapatkan melalui perjanjian nominee harus dibatalkan kepemilikannya melalui pengadilan dan tanahnya jatuh kepada negara sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Notaris selaku pejabat umum berperan dalam pembuatan akta perjanjian nominee. Dalam menjalankan jabatannya, notaris memilik 3 (tiga) bentuk tanggung jawab berupa tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Maksud dari tanggung jawab moral berarti bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas pada akta yang dibuatnya tetapi notaris juga bertanggung jawab untuk mengarahkan kliennya dalam memformulasikan kehendak kliennya ke dalam bentuk akta. Secara perdata, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuatnya maka notaris bertanggung jawab dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan maksud tanggung jawab secara pidana adalah seorang notaris dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau kurungan jika terbukti akta otentik tersebut mengandung unsur pemalsuan surat.