Keabsahan Penggunaan Perjanjian Nominee pada Transaksi Jual Beli Tanah oleh Warga Negara Asing di Kabupaten Jepara
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan status tanah yang
didapatkan melalui perjanjian nominee serta peran dan tanggung jawab notaris
dalam pembuatan perjanjian nominee. Penelitian ini tergolong jenis penelitian
hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dengan metode wawancara
dan studi dokumen serta studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif,
dimulai dari paparan fakta-fakta hukum di lapangan dan selanjutnya dilakukan
pemaknaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicari simpulannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis perjanjian nominee tidak dapat
dijadikan solusi oleh pihak asing untuk menguasai tanah di Kabupaten Jepara
karena perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif perjanjia sehingga
dapat dikatakan batal demi hukum. Sebuah penguasaan tanah terbukti didapatkan
melalui perjanjian nominee harus dibatalkan kepemilikannya melalui pengadilan
dan tanahnya jatuh kepada negara sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
UUPA. Notaris selaku pejabat umum berperan dalam pembuatan akta perjanjian
nominee. Dalam menjalankan jabatannya, notaris memilik 3 (tiga) bentuk
tanggung jawab berupa tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara
perdata dan tanggung jawab secara pidana. Maksud dari tanggung jawab moral
berarti bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas pada akta yang dibuatnya
tetapi notaris juga bertanggung jawab untuk mengarahkan kliennya dalam
memformulasikan kehendak kliennya ke dalam bentuk akta. Secara perdata,
apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuatnya maka
notaris bertanggung jawab dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga
kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan maksud tanggung jawab secara
pidana adalah seorang notaris dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau
kurungan jika terbukti akta otentik tersebut mengandung unsur pemalsuan surat.
Collections
- Law [2359]