Sistem Informasi Manajemen Aset (Studi Kasus: Bappeda Kabupaten Pegunungan Bintang Papua)
Abstract
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolahan Barang
Milik Negara/Daerah dimaksud untuk mendukung pembangunan suatu daerah yang
mana aset atau barang milik negara yang diadakan berdasarkan hasil analisis
kebutuhan yang tepat dan memenuhi prisip efesiensi. Pengelolaan barang milik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pegunungan
Bintang dilakukan oleh Bidang Aset Daerah pada Badan Pengolahan Keuangan dan
Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 12 Tahun
2007. Namun sampai saat ini pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pegunungan
Bintang belum memiliki sistem informasi manajemen aset (SIMA) yang
mendukung sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Bab VII tentang
penatausahaan pasal 25 yang memuat kegiatan pendataan, inventarisasi dan
pelaporan. Berdasarkan latar belakang diatas dibutuhkan suatu Sistem Informasi
Manajemen Aset agar memudahkan pekerjaan Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan dalam memenajemen data-data aset dan bisa menghemat waktu dalam
proses pengerjaan laporan data aset. Sistem Informasi Manajemen Aset ini dapat
memanajemen data aset dan laporan-laporan yang digunakan sebagai bahan
penilaian aset. Proses pengembangan sistem ini menggunakan metode perancangan
System Development Life Circle (SDLC). Hasil dari pengujian diketahui bahwa
sistem ini dapat memenuhi proses manajemen aset sesuai dengan Permendagri
Nomor 17 Tahun 2007. Termasuk didalamnya dapat mengetahui informasi status
kondisi fisik aset yang nanti digunakan sebagai bahan petimbangan untuk
pengadaan barang.
Collections
- Informatics Engineering [2154]