Sistem Informasi Manajemen Aset (Studi Kasus: Bappeda Kabupaten Pegunungan Bintang Papua)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah dimaksud untuk mendukung pembangunan suatu daerah yang mana aset atau barang milik negara yang diadakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang tepat dan memenuhi prisip efesiensi. Pengelolaan barang milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan oleh Bidang Aset Daerah pada Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 12 Tahun 2007. Namun sampai saat ini pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang belum memiliki sistem informasi manajemen aset (SIMA) yang mendukung sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Bab VII tentang penatausahaan pasal 25 yang memuat kegiatan pendataan, inventarisasi dan pelaporan. Berdasarkan latar belakang diatas dibutuhkan suatu Sistem Informasi Manajemen Aset agar memudahkan pekerjaan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam memenajemen data-data aset dan bisa menghemat waktu dalam proses pengerjaan laporan data aset. Sistem Informasi Manajemen Aset ini dapat memanajemen data aset dan laporan-laporan yang digunakan sebagai bahan penilaian aset. Proses pengembangan sistem ini menggunakan metode perancangan System Development Life Circle (SDLC). Hasil dari pengujian diketahui bahwa sistem ini dapat memenuhi proses manajemen aset sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Termasuk didalamnya dapat mengetahui informasi status kondisi fisik aset yang nanti digunakan sebagai bahan petimbangan untuk pengadaan barang.