Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perambahan Hutan Produksi Martapura Register A.13 (Studi Kasus di Kabupaten Oku Timur)

Abstract

Hutan Produksi Martapura Register A.13 merupakan hutan produksi yang dikuasai negara, pada tahun 1991 Menteri Kehutanan memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.MHP. Pada tahun 2004 terjadi Perambahan yang dilakukan oleh warga masyarakat Pulau Negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh PT.MHP, Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani perambahan yang dilakukan oleh Warga Desa Pulau Negara. Hutan Produksi Martapura Register A.13 adalah hutan yang dikuasai oleh negara, akan tetapi hutan ini dirambah oleh masyarakat yang tinggal didekat hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dalam pengumpulan datanya dilakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan perambahan, yang kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh PT.MHP, Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan produksi, melakukan inventarisasi kondisi hutan, memasang pal batas di seluruh areal kerja PT.MHP, dan membuat ringbelt di sekitar areal kerja. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PT.MHP kepada pelaku perambah adalah dengan cara melakukan mediasi yang menengahi adalah Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar PT.MHP, Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dengan cepat melakukan upaya preventif sebelum perambahan terjadi.