Studi Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Peer To Peer Lending Indonesia dan Singapura

Abstract

Fintech merupakan salah satu wadah digital yang mengakomodir berbagai macam kebutuhan pada sector jasa keuangan, salah satunya adalah peer to peer lending. Pertumbuhan fintech peer to peer lending selaras dengan kewajiban penyelenggara untuk memastikan perlindungan data pribadi. Penelitian ini mengkaji mengenai perbandingan pengaturan hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan langkah penegakan hukum apabila kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara peer to peer lending terhadap data pengguna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Singapura baik itu dari segi perlindungan hukumnya yang ditinjau dari lembaga perlindungan data pribadi, persetujuan pengelolaan data pribadi, pemberitahuan penggunaan data pribadi, koreksi data pribadi, penanggung jawab data pribadi, keakuratan, perlindungan, masa penyimpanan dan transfer data pribadi ke luar negeri. Kemudian untuk segi penegakannya ditinjau dari penyelesaian sengketa, sanksi dan aparat penegak hukumnya. Perbedaan dan persamaan yang ditemukan di antara masing-masing negara tidak lepas dari tujuan untuk memberikan kepastian hukum berupa keamanan, kerahasiaan dan hak kepada pengguna peer to peer lending.