Penerapan Safeguard sebagai Upaya Perlindungan Industri terhadap Produk Beras Impor di Indonesia Berdasarkan GATT-WTO

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa Indonesia pada September-Desember 2021 mengalami lonjakan volume impor beras. Impor yang dilakukan dalam keadaan panen raya tersebut menyebabkan penurunan harga bahan pangan yaitu gabah kering panen. Di sisi lain, dalam menghadapi permasalahan mengenai impor bahan pangan dan perlindungannya, WTO sebagai organisasi perdagangan memberikan instrumen pengamanan perdagangan atas lonjakan impor yaitu safeguard yang dapat diterapkan oleh negara anggotanya. Berkaitan dengan instrumen safeguard Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaturan safeguard di Indonesia sudah sesuai dengan aturan safeguard GATT-WTO? (2) Apakah alasan – alasan untuk menerapkan safeguard terhadap produk beras impor di Indonesia sudah terpenuhi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Peraturan yang mengatur mengenai safeguard yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan telah sesuai dengan Article XIX GATT atau yang lebih khusus yaitu Agreement on Safeguard. (2) Berdasarkan Safeguard Agreement tidak ditemukan lonjakan absolute dan relatif serta hubungan kasual, Special Agricultural Safeguard (SSG) tidak semua negara berkembang dapat menerapkan dan hanya dapat diterapkan untuk produk yang didaftarkan didalam schedule, dan Special Safeguard Mechanism (SSM) dalam tahap negosiasi.