Tanggung Jawab Hukum PT Lahat Maju Jaya terhadap Pembangunan Rumah Subsidi Tidak Layak Huni

Abstract

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni tentang bentuk tanggung jawab hukum pengembang pembangunan rumah subsidi tidak layak huni sesuai dengan undang-undang, yang bertujuan untuk menjawab masalah: Pertama, bentuk tanggung jawab hukum pengembang terhadap rusaknya rumah subsidi yang baru dibangun. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat dari ketidaksesuaian fasilitas yang ditawarkan oleh pengembang. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, tanggung jawab hukum pengembang dalam kasus ini wajib membayarkan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat dikenakan sanski administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, konsumen selaku pihak yang dirugikan dapat melaporkan kasus ini serta menyelesaikan masalah melalui upaya hukum jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalur non litigasi dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Saran yang dapat diberikan bagi pengembang adalah dalam membangun perumahan harus memperhatikan beberapa aspek dan bagi konsumen sebaiknya lebih cermat dalam memilih pengembang.