Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Abstract

Rehabilitasi merupakan upaya alternatif untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terdapat aturan dan mekanisme untuk memberikan sanksi rehabilitasi kepada terdakwa penyalahguna narkotika, selain itu diperlukan juga pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun pemberian sanksi rehabilitasi kepada seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut dengan residivis tanpa melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn). Obyek tersebut perlu diteliti karena terdakwa merupakan seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana sejenis atau dapat dikatakan sebagai seorang residivis tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sebelumnya telah dijatuhi putusan pidana penjara yangtermuat dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penjatuhan putusan sanksi rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana penyalahguna narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn) dirasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika