Pengaturan Pelaksanaan Backdoor Listing Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor ( Perbandingan Antara Indonesia Dan Hong Kong )

Abstract

Backdoor listing adalah cara alternatif bagi perusahaan swasta untuk dapat mencatatkan dirinya di bursa efek dengan cara mengambil alih perusahaan publik dan mengubah lini bisnis perusahaan tanpa proses IPO. Backdoor listing belum diatur secara khusus di Indonesia sehingga belum optimal melindungi keamanan berinvestasi bagi investor. Sebaliknya, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) akhir-akhir ini telah mengeluarkan peraturan amandemen terkait backdoor listing yang bertujuan untuk mengakomodir kegiatan backdoor listing.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan pelaksanaan backdoor listing di Indonesia dan Hong Kong serta perlindungan hukum investor mengkhususkan kepada pemegang saham minoritas di Indonesia. Metode penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Di Indonesia, backdoor listing mengacu pada peraturan yang sesuai dengan jenis mekanisme yang digunakan meliputi merger, akuisisi, dan right issue. Pengaturan backdoor listing di Indonesia masih belum cukup jelas dibandingkan dengan Hong Kong yang didasarkan pada Consultation Paper on Backdoor Listing, Continuing Listing Criteria, and Other Rule Amandements 2019. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan perbandingan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Hong Kong, mengenai pengaturan perlindungan hukum dalam backdoor listing atas dasar hukum, lembaga pengawas keuangan, persentase pemegang saham, perlindungan investor, pengendali perusahaan, direktur independen, persyaratan RTO, dan laporan keuangan emiten.