| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yang terkandung dalam politik hukum
pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di
indonesia dan mengajukan atau memberikan konsep desain pengaturan dinasti politik dalam
pengisian jabatan kepala daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai politik
hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan
petahana di indonesia dan desain pengisian jabatan kepala daerah dalam menjawab
problematika dinasti politik di indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pengisian
jabatan kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahan terjadi karena
politik yang digunakan menggunakan sistem politik kekerabatan yang mewariskan tahta
kekuasaan kepada keluarganyam karena faktor habisnya masa jabatan atau tidak bisa
menjabat lagi karena terbentur dengan peraturan syarat calon kepala daerah yang hanya boleh
menjabat selama dua periode serta, kemudian dukungan partai politik yang lebih memilih
keluarga petahana karena dianggap mampu memenangkan pemilihan, serta kurangnya
pendidikan politik kepada masyarakat pemilih. Hilangnya norma dalam pasal 7 huruf r
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara
33/PUU-XIII/2015 yang melegalkan berdirinya dinasti politik di daerah-daerah, oleh karenanya
perlu untuk para pembentuk Undang-Undang mengatur kembali peraturan terhadap
calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. | en_US |
