Modus Operandi Tindak Pidana Phishing Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing Di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana phishing yang terjadi di Surabaya melalui studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana modus operandi tindak pidana phishing yang terjadi di Surabaya?; Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana phishing yang terjadi di Surabaya?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji literatur seperti buku dan jurnal ilmiah, dan studi dokumen yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa modus operandi phishing dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan target sebelum selanjutnya membuat website phishing dengan teknik script scampage. Website palsu kemudian disebarkan melalui SMS dan/atau e-mail kepada target berupa link dengan pesan tersirat yang mengarah kepada pengelabuan. Ketika target mengunjungi link dan mengikuti seluruh instruksi didalamnya, maka tujuan seorang phishers telah tercapai dan dapat mengambil alih informasi pribadi serta data akun yang disertakan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini di sebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: pleger, medepleger, dan uitlocker dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana (daader), sehingga ancaman hukumannya adalah sama. Menindaklanjuti penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa pentingnya dibuat regulasi khusus yang berkaitan dengan kejahatan siber dan kejahatan transnasional lain. Edukasi terhadap masyarakat juga diperlukan untuk meminimalisir korban kejahatan siber, dan lembaga penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam menindak para pelaku kejahatan siber.