Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding dalam Hukum Indonesia (Studi Kasus PT. Jaya Makmur Bersama)

Abstract

Memorandum of Understanding antara PT. Jaya Makmur Bersama dengan PT. Pengembang Pariwisata Bali yang ditandatangi pada tanggal 19 September 2008 dengan Nomor 88/SP/IX/2008 mengenai pengembangan Kawasan Lot C-5. Dalam kasus ini PT. Pengembang Pariwisata Bali tidak mentaati isi Memorandum of Understanding dengan tidak menandatangani Land Utilization Development Agreement (LUDA). Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding dalam Hukum Indonesia. Rumusan Masalah yang di ajukan yaitu: Bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat suatu Memorandum of Understanding dalam hukum Indonesia dan Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam Memorandum of Understanding. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka. Analisa dilakukan dengan pendekatan kasus yang mengkaji Putusan Pengadilan Nomor Putusan 126/PDT/2013/PT.DPS. Hasil studi ini menunjukkan Memorandum of Understanding antara PT. Jaya Makmur Bersama dengan PT. Pengembang Pariwisata Bali dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pembuatnya apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam Memorandum of Understanding terjadi pengingkaran oleh PT. Pengembang Pariwisata Bali karena mengubah isi Memorandum of Understanding dan memutuskan hubungan secara sepihak. Pengingkaran tersebut menimbulkan akibat hukum. PT. Jaya Makmur Bersama tetap ingin melaksanakan Land Utilization Development Agreement (LUDA) sesuai prinsip Memorandum of Understanding.