Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2010. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010?, Mengapa angka golongan putih (golongan yang tidak menggunakan hak pilih) cukup tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010?, dan Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen/pustaka serta observasi, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan kenyataan mengenai peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2010. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten, nama-nama ganda dalam DPT disebabkan oleh sistem perundang-undangan bukan karena orangnya KPU sudah menggunakan aplikasi DPTolls untuk menemukan nama-nama ganda di dalam DP4. Adanya gugatan terhadap KPU Klaten bahwa KPU Klaten menang dalam putusannya dan sudah menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya terkait pelaksanaan verifikasi calon Bupati tanpa pengawasan Panwas dikarenakan berkasberkas yang diminta Panwas masih dalam proses (by process) dan KPU Klaten sudah transparan. Terakhir terkait munculnya Golput KPU Klaten tidak menggunakan angka golput, melainkan angka partisipasi pemilih yang muncul disebabkan oleh adanya loncatan dukungan parpol terhadap calon dan jadwal pemungutan suara yang tidak tepat. Penelitian ini merekomendasikan Perlunya dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang komprehensif dan terintegrasi yang mampu merekam histori mobilitas kependudukan dan status pemilih. Mengenai transparansi KPU diharapkan menjalin sinergi yang kuat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Parpol sebagai mesin politik calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat. KPU Klaten harus lebih banyak mensosialisasikan mengenai regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi adanya implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilukada. Kata Kunci : Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupat Klaten, KPU Klaten