Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Dan UU No. 27 Tahun 2009

Abstract

Penelitian ini berjudul : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Undang- Undang No. 27 Tahun 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya peran sebuah lembaga perwakilan rakyat yaitu DPD RI yang notabene secara politik memiliki konstituen yang mengakar karena dipilih langsung lewat sistem Pemilihan Umum dan tentunya memiliki legitimasi yang tinggi karena mewakili langsung daerah-daerah tertentu (provinsi) di Indonesia. Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini yaitu sejauh mana fungsi legislasi yang mampu diberikan oleh DPD RI ini dalam rangka menjalankan mekanisme “check and balances” antara peran legislasi DPR-DPD, dan kendala-kendala yang dihadapi DPD RI dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya tersebut. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data langsung dari instansi DPD RI dan tentunya juga didukung oleh data-data berupa buku, makalah/jurnal, undang-undang yang terkait serta tulisan-tulisan para ahli telah menemukan sebuah gambaran umum mengenai konsep pembuatan sebuah undang-undang (legislasi) yang secara garis besar tanpa melibatkan dan memberikan peranan yang layak bagi DPD RI yang merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat dan dipilih langsung melalui mekanisme Pemilihan Umum lima tahunan dan menelan biaya serta akomodasi yang besar bagi anggota dan tenaga teknis lainnya yang membantu peranan anggota DPD tersebut, namun sangat disayangkan sampai hari ini DPD tidak terlalu di berikan kewenangan optimal dan dimanfaatkan keberadaannya. Memang sebuah potret buram didalam kerangka ketatanegaraan di Republik ini dimana aspek politis terlalu memilki peran yang besar dan tidak ada kompromi terhadap terobosan yang lahir dari semangat penciptaan sebuah produk hukum yang berkualitas dan mampu merepresentasikan tingkat kebutuhan dan kepentingan masyarakat kekinian. Sehingga sampai saat ini setelah amandemen ke-empat UUD 1945 dan lahirnya UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasinya guna menciptakan mekanisme “check and balances” dalam parlemen Indonesia.