Implementasi Pakta Integritas Guna Mencegah Terjadinya Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta guna mencegah terjadinya KKN. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana perwujudan Pakta Integritas untuk mencegah KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?; Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pakta Integritas guna mencegah terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka/dokumen dan melakukan wawancara dengan para pihak terkait dalam proses implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan Pemkot Yogyakarta telah mengimplementasi Pakta Integritas guna mencegah terjadinya KKN sebagai wujud komitmen Walikota Bapak H. Herry Zudianto untuk mengurangi angka KKN di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan barang/jasa, melalui LPSE Kota Yogyakarta diharapkan proses e-Procurement berjalan sesuai rencana untuk meminimalisir terjadinya KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun disayangkan dengan tidak adanya peraturan yang secara langsung mengenai Pakta Integritas, maka proses penandatanganan dan implementasi Pakta Integritas lebih sering dianggap sebagai prosedural/seremonial. Adanya faktor-faktor dalam implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukkan aturan-aturan hukum mengenai Pakta Integritas secara langsung sehingga tujuan dari Pakta Integritas yang menuju good government and clean governance dapat tercapai. Adanya proses penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah telah mampu meminimalisirkan tingkatan nilai kegiatan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Memberikan kemudahan bagi pihak terkait serta masyarakat untuk mengawasi karena diharapkan lebih transparan. Kata kunci : pakta integritas, pengadaan barang dan jasa pemerintah, KKN, Pemerintah Kota Yogyakarta