Implementasi Tugas Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarbaru Berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007

Abstract

Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI TUGAS PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARBARU (SESUAI DENGAN PERATURAN KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007). Skripsi ini membahas implementasi tugas panitia pengadaan untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Namun demikian penelitian ini juga menggunakan data primer dengan menggunakan instrumen wawancara dengan sistem terbuka untuk mendukung atau melengkapi data sekunder. Hasil penelitian menyarankan bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk lebih teliti lagi dalam melakukan penelitian dan inventarisasi atas status hukum tanah yang direncanakan untuk dibebaskan, masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang hendak dibebaskan dan belum mendapat pembayaran ganti rugi, untuk sedapat mungkin menempuh jalur musyawarah untuk mufakat, agar lebih cepat dan praktis penyelesaiannya dibandingkan kalau menempuh jalur hukum. Selanjutnya agar tertib administrasi pertanahan di Kelurahan dapat diperbaiki antara lain dengan membuat peta penguasaan terhadap tanah yang sederhana sehingga dapat menghindari tumpang tindih pada satu bidang tanah. Terhadap pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya agar dikenakan pajak tanah yang lebih tinggi apabila tidak memanfaatkan tanah milik mereka sendiri terlebih lagi tidak memasang batas-batas tanah milik mereka. Kata Kunci: Implementasi, pengadaan tanah, kepentingan umum