Penggunaan Wewenang Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menangani Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

Abstract

Peneltian ini berjudul DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA. Penelitian ini di latar belakangi oleh pemikiran tentang prosoes diskresi yang di lakukan oleh aparat penegak hukum, yang di dalam penelitian ini aparat penegak hukum itu adalah Polisi. Permasalahan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apakah penerapan diskresi mengenai anak yang melakukan tindak pidana dapat berjalan sesuai dengan koredor dan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat melindungi hak asasi dari si anak yang menyalahgunakan narkotika agar tidak di tahan dan tidak di kumpulkan dengan tahanan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam hal penelitian normatif penulis melakukan penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya oleh karena wewenang diskresi ini di dalam tindakan-tindakannya kadangkala Polisi tidak hanya mempertimbangkan dari segi hukum positif semata-mata, tetapi dari aspek lainnya seperti moral, kebudayaan dan sebagainya maka untuk pengesahan diskrsi ini perlu adanya landasan-landasan hukum. Restrorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya di lakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku ddan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam wewenang Kepolisian mengenai Diskresi Kepolisian dalam menangani anak, telah sesuai dengan koredor dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Wewenang tersebut (diskresi) dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang di maksud.