Status Tanah Bekas Hak Pakai Sriwedari Pasca Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Upaya Pengajuan Hak Pakai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui status tanah bekas hak pakai 11 dan 15 pasca putusan peninjauan kembali beserta landasan hukum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terhadap upaya untuk mengajukan kembali hak pakai terhadap tanah di taman Sriwedari Surakarta. Rumusan masalah yang diajukan adalah yaitu: Bagaimana status tanah bekas hak pakai 11 dab 15 pasca putusan peninjaan kembali ?; Apa yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah kota Surakarta dalam upaya pengajuan hak pakai pasca putusan peninjauan kembali tanah bekas hak pakai Sriwedari. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka maupun wawancara terhadap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Surakarta. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan ketentuan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa status hak atas tanah bekas hak pakai 11 dan 15 Sriwedari pasca putusan Peninjauan Kembali adalah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan ketentuan pada Perpres Nomor 32 Tahun 1979. Dengan demikian, putusan pencabutan hak pakai nomor 11 dan 15 adalah sah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Terhadap tanah yang hak atas tanahnya dikuasai oleh Negara, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dapat mengajukan kembali hak pakai yang sebelumnya dicabut seperti yang telah disyaratkan di dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 dalam hal Subyek Hak Pakai. Penelitian ini menguatkan argumentasi dari Kantor Pertanahan Surakarta bahwa tanah bekas hak pakai nomor 11 dan 15 Sriwedari pasca putusan Peninjauan Kembali adalah tanah yang dikuasai oleh Negara; Perlu bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untk mempertahankan Sriwedari sebagai ruang publik yang dikelola oleh Pemerintah; Perlu kerjasama yang solid antara Pemerintah Daerah, anggota DPRD maupun masyarakat Surakarta untuk mempertahankan Sriwedari sebagai simbol Kota Surakarta. Kata Kunci: status tanah, putusa peninjauan kembali, hak pakai