Tinjauan Pelaksanaan Deportasi Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Di Yogyakarta (Studi atas Beberapa Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana pelaksanaan deportasi terhadap pelanggaran keimigrasian di Yogyakarta?Upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan atau diajukan seseorang yang terkena deportasi? Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Analisis dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi di Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F- 314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Kemigrasian, tetapi masih menemukan hambatan-hambatan yaitu tidak ada paspor dari yang bersangkutan, tidak ada biaya transportasi pemulangan, tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara dan orang asing tersebut tidak diketahui kewarganegaraannya. Upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh seseorang yang terkena deportasi adalah mengajukan upaya hukum keberatan kepada Menteri Kehakiman. Upaya hukum tersebut diajukan dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian. Keputusan Menteri tersebut bersifat final dan permohonan keberatan tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan Keimigrasian. Kata Kunci : Tindakan Administratif Kemigrasian, Deportasi, Keberatan