Analisis Tata Tertib Sekolah Tentang Sanksi Pengembalian Siswi Hamil Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Tata Tertib Sekolah SMA Negeri 1 Depok Sleman)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dasar/sumber dan sifat wewenang yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Depok dalam membuat tata tertib sekolah tentang sanksi pengembalian siswi hamil kepada orang tua; termasuk pula untuk mengetahui kekuatan mengikat dari tata tertib sekolah itu; berikut dengan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan tata tertib sekolah tentang sanksi pengembalian siswi hamil kepada orang tua tersebut. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa dasar/sumber dan sifat wewenang pembuatan tata tertib sekolah tentang sanksi yang mengembalikan siswi hamil kepada orang tua ?; Bagaimana kekuatan mengikat dari tata tertib sekolah tersebut ?; dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan tata tertib sekolah tentang sanksi yang mengembalikan siswi hamil kepada orang tua tersebut ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Depok, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal, data elektronik, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian diolah dengan mengurai dan menggolongkan bahan-bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dasar/sumber dan sifat wewenang pembuatan tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Depok tentang sanksi pengembalian siswi hamil kepada orang tua adalah berupa atribusi yang berasal dari delegated legislator yang merupakan wewenang pemerintahan yang bersifat bebas; tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Depok merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat; kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan tata tertib sekolah tentang sanksi pengembalian siswi hamil kepada orang tua tersebut adalah dengan mengajukan executive review kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Penelitian ini merekomendasikan judul tata tertib sekolah tersebut sebaiknya tidak menggunakan istilah Keputusan Kepala Sekolah, tetapi menggunakan istilah Peraturan Sekolah SMA Negeri 1 Depok; Pencantuman dasar hukum seharusnya adalah dasar hukum yang memang benarbenar digunakan sebagai dasar kewenangan dalam pembuatan tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Depok, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kata Kunci : tata tertib sekolah, wewenang, sanksi pengembalian siswi hamil