Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemarintahan Desa Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Abstract

Pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan suatu Desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa juga harus mampu menampung dan mengakomodir segala aspirasi masyarakat untuk dapat direalisasikan dalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Desa, sehingga arah dari pembangunan desa dapat menyasar kepada kepentingan masyarakat. Untuk itulah diperlukan kwalitas SDM yang memadai dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa agar fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara efektif dapat terselenggara. Desa Ngancar merupakan Desa di wilayah terpencil dengan akses ke daerah sekitar tergolong sulit, dengan segala kepentingan dan pemikiran-pemikiran yang masih kolot mayoritas penduduknya kurang mengenyam masa pendidikan yang lama, rata-rata hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar. Dengan kualitas SDM yang kurang memadai maka keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngancar perlu dipertanyakan menyangkut kredibilitas dan peranan-perananya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisa fungsi-fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut serta peranannya dalam mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-normatif dimana proses penyelidikannya meninjau dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atas peranannya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngancar Kabupaten Magetan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap subyek penelitian, kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum dapat berfungsi secara efektif, sehingga diperlukan upaya peningkatan kwalitas SDM dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa sendiri, dan juga diperlukan adanya sosialisasi terhadap keberadaan Badan Perwakilan Desa agar fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sehingga diharapkan kebijakan Desa dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat.