PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA WAKAF MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT

Abstract

Fungsi wakaf dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis benda wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Harta yang diwakafkan perlu dikembangkan pemanfaatannya berdasarkan prinsip syariah, namun nyatanya, masih ditemukan permasalahan harta benda yang telah diwakafkan tidak sesuai dengan fungsinya. Benda wakaf diminta atau diambil kembali oleh wakif atau ahli waris wakif, atau sebaliknya benda yang telah diwakafkan dikuasai secara turun temurun oleh nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf, tidak bertanggung jawab atas kewajibannya memelihara harta benda wakaf, menelantar-kan atau mengalih-kan kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Penelitian ini akan menelusuri dan mengkaji proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf. Apakah proses penyelesaian secara musyawarah lebih baik daripada berproses melalui pengadilan. Karena persoalan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur cara mewakafkan harat benda, mengembangkan harta wakaf dan cara menyelesaikan sengketa perwakafan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sengketa wakaf sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dasar hukum penyelesaian secara musyawarah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi proses secara rinci tidak diatur sehingga hampir disamakan dengan proses mediasi sehingga pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih melalui peradilan, padahal proses penyelesaian secara musyawarah sangat baik.