Analisis Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Pekerjaan Finishing Pasangan Dinding Berdasarkan Metode Job Safety Analysis (Jsa) (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jenderal Soedirman)

Abstract

Meningkatnya pembangunan dalam beberapa tahun terakhir (2015-2019), merupakan salah satu akibat dari program prioritas Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla. Tren pembangunan ini tidak lepas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menerbitkan peraturan baru mengenai pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yakni Peraturan Menteri nomor 21/PRT/M/2019. Melalui Surat Edaran Menteri PUPR No.11/SE/M/2019, diatur bahwa dalam setiap tahapan konstruksi diperlukan dokumen penerapan SMKK. Dalam SMKK, terdapat Analisis Keselamatan Pekerjaan atau Job Safety Analysis (JSA), yang merupakan teknik manajemen keselamatan yang berfokus kepada identifikasi bahaya dan hubungannya dengan pekerja, tugas, peralatan, dan lingkungan kerja. Dalam penelitian ini, dilakukan pembuatan JSA pekerjaan finishing pasangan dinding menggunakan studi kasus pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Pembuatan JSA menggunakan teknik proaktif dan semiproaktif dalam mengidentifikasi bahaya yang terdapat dalam pekerjaan-pekerjaan pada finishing pasangan dinding. Berdasarkan hierarki pengendalian bahaya, standar-standar pengendalian yang ada, serta saran dan validasi dari Safety, Health, and Environment officer, ditentukan pengendalian sebaik mungkin untuk setiap pekerjaan.

Hasil penelitian yang didapat merupakan form JSA yang divalidasi SHE officer, ditemukan bahwa jenis bahaya terbanyak dari yang paling rawan hingga yang tidak adalah terjatuh dari ketinggian, tertimpa material, iritasi kulit akibat terkena bahan kimia atau bahan-bahan konstruksi, terluka akibat benda tajam, dan gangguan pernafasan akibat menghirup bahan kimia dan debu. Sedangkan untuk pengendalian yang dilakukan, ditetapkan berdasarkan hierarki pengendalian bahaya. Yakni, eliminasi sumber bahaya, substitusi alat atau material yang tidak layak, merancang atau membuat area kerja yang aman untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bahaya, penerapan prosedur baru, dan pemberian Alat Pelindung Diri (APD).