Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Pemoderasi

Abstract

Perpajakan merupakan instrumen pengumpulan dana yang wajib bagi suatu negara untuk membiayai kegiatan belanja dan investasi yang menunjang dan menjamin kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pada kemandirian daerah diukur dengan dengan derajad desentralisasi fiskal artinya kemandirian suatu daerah dilihat dari keuangan dan fiska. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, dimana data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan RAPBD (Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) se Kabupaten dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, laporan yang dikumpulkan dari tahun 2008-2014. Dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Penelitian menggunakan uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi), Uji Hipotesis dan dilanjutkan dengan Uji MRA (Moderated Regression Analysis). Dalam penelitian variabel (PAD) pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, dan (DP) dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Dengan ditambahnya 2 variabel moderasi di tiap - tiap variabel independen terhadap dependen diketahui bahwa (ABML) alokasi belanja modal langsung tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian daerah, sedangkan (ABMTL) alokasi belanja modal tidak langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah, (ABML) alokasi belanja modal langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah, dan (ABMTL) alokasi belanja modal tidak langsung mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah. Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa derajad desentralisasi fiskal (kemandirian daerah) kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di era otonomi daerah secara kumulatif dalam katagori “Kurang”, sedangkan untuk kota Yogyakarta secara kumulatif dalam katagori “Sedang”. Keywords : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Alokasi Belanja Modal Langsung (ABML), dan Alokasi Belanja Modal Tidak Langsung (ABMTL), Moderated Regression Anlysis (MRA