Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Proyek Penyelenggaraan CDMA)

Abstract

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dasar hukum yang harus dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Pejabat administrasi pemerintahan di daerah terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Didalam Proyek Penyelenggaraan Jaringan Lokal Tetap Tanpa Kabel atau yang lebih popular dikenal sebagai Proyek Penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY telah terjadi pelanggaran berupa penyimpangan administratif pada Proyek penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY. Penyimpangan administratif pada Proyek Ppenyelenggaraan CDMA terjadi sejak tahap perencanaan, tahap pembentukan kelembagaan, proses pencairan anggaran hingga tahap penggunaan anggaran dalam merealisasikan Proyek penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Pelanggaran administratif pada Proyek Penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY justru dilakukan oleh pejabat aparatur pemerintahan didaerah (Pemerintah Propinsi DIY dan DPRD Propinsi DIY). Pelanggaran juga dilakukan oleh Investor yang menjadi mitra Pemerintah Propinsi DIY dalam pendirian Konsorsium Yogyakarta pada Proyek penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) ini dimaksudkan sebagai penelitian pada Proyek penyelenggaraan CDMA yang terjadi di Propinsi DIY dan juga untuk mengetahui pelaksanaan PP. No. 105 tahun 2000 pada Proyek penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY tersebut selain juga untuk mengetahui proses Penyelesaian hukumnya yang melibatkan para pejabat aparatur pemerintah di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tidaklah dilaksanakan dalam Proyek Penyelenggaraan CDMA di Propinsi DIY. Dan hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya penyelesaian hukum yang berarti untuk mengganjar para pelaku pelanggar Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tersebut.