Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 dan untuk mengetahui apa saya faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun secara langsung ke objeknya yaitu Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah yang didalam Pasal 9 ayat (2) diatur mengenai tugas Forum Pembauran Kebangsaan tingkat kabupaten/kota yaitu: (a) Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan; (b) Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; (c) Menyelenggrakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan (d) Merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Tanjungpinang merupakan intansi pembantu dan kaki tangan dari pemerintah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat; Kedua, pelaksanaan tugas dan kewajiban Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjungpinang belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik; Ketiga, Forum Pembauran Kebangsaan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsan dan Politik yang pendanaannya berasal adari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Keempat, masih terbatasnya sumber dana dan belum ada peraturan daerah yang mengatur secara tegas. Berdasarkan penelitian tersebut, maka saran yang diajukan yaitu perlu adanya komitmen dan manajemen keuangan yang baik, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur secara tegas dan pengoptimalan sosialisasi peranan Forum Pembauran kebangsaan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kata Kunci: Tugas, Forum Pembauran Kebangsaan, Kota Tanjungpinang