Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)
Abstract
E-Goverment sebagai bagian dari produk internet menjadi topik pembicaraan dalam
diskusi internet maupun media masa dan popular setelah dihubungkan dengan kebijakan
otonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tata kelola pemerintahan di Indonesia pada
era teknologi 4.0 diharuskan mengikuti perubahan dan menampung setiap aspirasi
masyarakat secara cepat.
Tingkat partisipatif dan keterbukaan menjadi kelebihan dari E-government dalam memutus
sekat pemisah antara pemerintah dengan masyarakat di Indonesia. Tingkat partisipasi
masyarakat yang terus meningkat menginginkan birokrasi terbuka menjadikan Egovernment
sangat dibutuhkan di Indonesia. Namun masih banyak sistem informasi
pemerintahan yang dibuat dan diimplementasikan tidak berfungsi secara maksimal baik
tingkat pemerintahan daerah maupun pusat.
Mengukur tingkat kematangan E-government dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan penerapan E-government. Tujuan dari penilaian kematangan E-government
untuk menyediakan data dasar, data lanjutan, dan semua yang diperlukan untuk
pengembangan strategi E-government. Gartner adalah salah satu model yang digunakan
untuk mengukur tingkat kematangan e-government. Model Gartner menyarankan empat
fase kritis dari evolusi e-government yaitu : kehadiran web, interaksi, transaksi, dan
transformasi. Model gartner digunakan untuk mengukur maturity level di kabupaten
Sukoharjo. Methodology penelitian menggunakan kuisioner dan perhitungan menggunakan
rata-rata skor setiap dimensi. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi dengan kriteria
digunakan metode PLS (Partial Least Square). Penelitian membuktikan tingkat
kematangan E-government sebesar 4,06 (predictable process). Dimensi transformasi dan
usability berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat menggunakan e-government di
kabupaten Sukoharjo.