Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)

Abstract

E-Goverment sebagai bagian dari produk internet menjadi topik pembicaraan dalam diskusi internet maupun media masa dan popular setelah dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tata kelola pemerintahan di Indonesia pada era teknologi 4.0 diharuskan mengikuti perubahan dan menampung setiap aspirasi masyarakat secara cepat. Tingkat partisipatif dan keterbukaan menjadi kelebihan dari E-government dalam memutus sekat pemisah antara pemerintah dengan masyarakat di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat yang terus meningkat menginginkan birokrasi terbuka menjadikan Egovernment

sangat dibutuhkan di Indonesia. Namun masih banyak sistem informasi pemerintahan yang dibuat dan diimplementasikan tidak berfungsi secara maksimal baik tingkat pemerintahan daerah maupun pusat. Mengukur tingkat kematangan E-government dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan E-government. Tujuan dari penilaian kematangan E-government untuk menyediakan data dasar, data lanjutan, dan semua yang diperlukan untuk pengembangan strategi E-government. Gartner adalah salah satu model yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan e-government. Model Gartner menyarankan empat fase kritis dari evolusi e-government yaitu : kehadiran web, interaksi, transaksi, dan transformasi. Model gartner digunakan untuk mengukur maturity level di kabupaten Sukoharjo. Methodology penelitian menggunakan kuisioner dan perhitungan menggunakan rata-rata skor setiap dimensi. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi dengan kriteria digunakan metode PLS (Partial Least Square). Penelitian membuktikan tingkat kematangan E-government sebesar 4,06 (predictable process). Dimensi transformasi dan usability berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat menggunakan e-government di kabupaten Sukoharjo.