Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam
penanggulangan kemiskinan. Variabel penelitian terdiri dari BPNT, PKH, PDRB,
RLS dan IPM dan variabel jumlah penduduk miskin. Metode penelitian
menggunakan regresi data panel fixed effect untuk menganalisis kebijakan
kemiskinan pada 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, menggunakan data sekunder.
Analisis menggunakan metode regresi data panel statis fixed effect (Least Squares -
LS-) dan metode regresi data panel dinamis fixed effect (Generalized Method of
Moments –GMM-),
Hasil penelitian; (a) kebijakan asimetris lebih tepat diterapkan dalam percepatan
penanggulangan kemiskinan di Indonesia, agar program sesuai dengan kondisi,
kebutuhan dan penyebab kemiskinan masing-masing Daerah, mengingat
keberagaman wilayah; (b) variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM berpengaruh
secara berbeda-beda terhadap jumlah penduduk miskin di setiap wilayah Indonesia;
(c) uji data panel LS menghasilkan: BPNT berpengaruh positif signifikan secara
nasional, di kabupaten pulau Jawa dan tidak berpengaruh di Kabupaten luar pulau
Jawa, Kota pulau Jawa dan Kota luar pulau Jawa; PKH berpengaruh positif
signifikan di Kabupaten pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara Nasional,
kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa; PDRB
berpengaruh negatif signifikan secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kota pulau
Jawa dan tidak berpengaruh di kabupaten luar Jawa dan kota luar Jawa; RLS
berpengaruh positif signifikan di kabupaten luar Jawa dan tidak berpengaruh secara
nasional, kabupaten pulau Jawa, kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa; IPM
berpengaruh negatif signifikan secara nasional dan seluruh wilayah Indonesia. Uji
data GMM menghasilkan; (d) Uji data panel GMM menghasilkan BPNT
berpengaruh positif signifikan di kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa
dan tidak berpengaruh secara nasional, kota pulau Jawa dan kota luar Jawa. BPNT
(-1) berpengaruh positif signifikan secara nasional di kabupaten luar pulau Jawa,
berpengaruh negatif signifikan di kota luar pulau Jawa dan tidak berpengaruh di
kabupaten pulau Jawa serta kota pulau Jawa. PKH berpengaruh negatif signifikan
secara nasional dan di kabupaten luar pulau Jawa serta berpengaruh positif signifikan
di kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa, dan. PKH (-
1) berpengaruh positif signifikan di kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa, serta
tidak berpengaruh secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan kabupaten luar
pulau Jawa. PDRB berpengaruh negatif signifikan secara nasional, di kabupaten
pulau Jawa dan kabupaten luar pulau Jawa, serta tidak berpengaruh di kota pulau
Jawa dan kota luar pulau Jawa. RLS berpengaruh positif signifikan di kota pulau
Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar
pulau Jawa, kota luar pulau Jawa. RLS (-1) berepngaruh negatif signifikan di kota
pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kabupaten
luar pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa. IPM berpengaruh negatif signifikan secara
nasional, kabupaten pulua Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa dan
tidak berpengaruh di kota luar pulau Jawa.
Collections
- Economics [2135]