Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2741-2760 of 3376
-
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Nowadays, a modern weapon system is more developed than before, for example are autonomous weapon system and remote weapon system, which included weapons such as unmanned aerial vehicle (UAV); unmanned underwater ... -
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENIPUAN PADA PRODUKSI BENDA CAGAR BUDAYA PALSU OLEH PELAKU PENGRAJIN PATUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-31)Penelitian ini dilatar belakangi oleh marak dilakukannya perbanyakan dari Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh pelaku pengrajin patung dan hasilnya kemudian dijual-belikan secara umum yang dalam transaksi yang terdapat ... -
THE LEGAL CONSTRUCTION OF SHELL COMPANY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN COMPANY LAW (Case Study: Panama Papers)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)In the mid-2015, the world was preoccupied with the phenomenon of the leaked of 1,5 million confidential documents of Panamanian Law firm, Mossack Fonseca, called Panama Papers. The documents have leaked the dark secrets ... -
PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris muslim, demikian juga sebaliknya. Penyelesaian perkara waris beda agama ini ... -
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA KUDUS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penerapan prinsip kehati-hatian BPR Taruna Adidaya Sentosa terapkan dalam usaha perkreditan yang dilakukan oleh BPR, 2) pelanggaran prinsip kehati-hatian yang terjadi pada BPR ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Purworejo tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan ... -
PELAKSANAAN PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 30 TAHUN 2012
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 30 Tahun 2012. Rumusan masalah ... -
Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan membuat peraturan yang ketat berkaitan dengan rokok. Di ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-15)Pencurian Kendaraan Bermotor dengan kekerasan dikenal pula dengan istilah Begal. Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan. Begal menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di daerah Sleman dan ... -
PROBLEMATIKA PENGATURAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI KADER DAN PENGURUS PARTAI POLITIK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-15)Penelitian yang berjudul “Problematika Pengaturan Keanggotaan DPD dari Kader dan Pengurus Partai Politik” dengan latar belakang Ketua DPD Oesman Sapta Odang terlibat aktif sebagai salah satu pengurus patai politik dan ... -
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA PENCABUTAN IZIN USAHA (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Penelitian ini dilator belakangi karena adanya perbedaan antara realita dan idealita akibat pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang tengah berkembang di ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang berperan terhadap implementasi ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KPU DIY DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 DI YOGYAKRTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Salah satu bagian dari pada tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi faktul, dimana verifikasi faktual berttujuan untuk memverifikasi persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu. Verifikasi faktual ... -
LEGAL POSSIBILITY TO REGULATE DEFENSIVE TRADEMARK AS WELL-KNOWN MARK PROTECTION IN INDONESIA (Comparative Studies of Well-Known Mark Protection Based on Indonesian, Japanese, and Australian Trademark Law Perspectives)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)The level of well-known and famous mark infringement and counterfeiting in Indonesia is high which conducted by the unauthorized parties to run the business by unfair competition in Indonesia that will be affected to ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN UJARAN KEBENCIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Maraknya ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Dan ... -
PROBLEMATIKA HAK MENGUASAI OLEH NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONATITUSI NO. 36/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Latar belakang studi yang dilakukan oleh penulis berangkat dari keprihatinan penulis pada rapuhnya nilai-nilai kedaulatan negara Indonesia yang berdampak terhadap pelanggaran hak-hak warga negara Indonesia mengenai ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan legalisasi asset berupa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi seluruh golongan masyarakat, terutama golongan ... -
KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN SEBAGAI TERMOHON DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara debitor dan kreditor yang biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin ... -
KARAKTER FIKSI ‘SI UNYIL’SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Studi ini bertujuan untuk mengetahui ciptaan karakter termasuk objek perlindungan hak cipta dan bentuk perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan masalah ... -
PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-08)Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dibantu oleh Perangkat Daerah. Salah satu diantaranya adalah Dinas Daerah dalam bidang Pariwisata, atau ...